ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi anggaran pada Sekretariat, mengetahui keefektifan dan keefesiensian dari system pengawasan melekat dan membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner dan purposive sampling. Analisis data menggunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS). Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik  > t tabel 1,96). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H₁) yang menyatakan bahwa  “Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”, 2) pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik> t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H₂) yang menyatakan bahwa  “Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.” , dan 3) pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 7,270543.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H₃) yang menyatakan bahwa  “Penerapan  prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”.

Kata-kata kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)